Pengertian Hukum Pidana: Hukum Untuk Pelanggaran Kepentingan Umum

Pengertian Hukum Pidana mulai dari definisi, tujuan, sumber dan contoh hukum pidana. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian hukum pidana dan aspeknya secara luas, dimana istilah hukum ini sangat lazim kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari namun anggapan kita tentang istilah “hukum pidana” bisa saja berbeda dengan makna sebenarnya.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap undang-undang dan suatu kepentingan umum, dan atas  perbuatan pelanggaran dan/atau kejahatan atas undang-undang dan kepentingan umum tersebut maka pelakunya diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan. Hukuman ini diuraikan menjadi hukuman pidana pokok dan hukuman pidana tambahan.

definisi hukum pidana
pengertian hukum pidana

Jenis Hukuman Pidana

Jenis hukuman pidana terdiri dari hukuman Pidana Pokok atau hukuman Pidana Utama dan hukuman Pidana Tambahan.

Adapun hukuman Pidana Pokok tersebut bisa berupa hukuman pidana Mati atau hukuman pidana Penjara. Hukuman pidana penjara tersebut bisa penjara selama seumur hidup, atau hukuman penjara selama kurun waktu tertentu, yakni setinggi-tingginya selama 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun, atau hanya berupa kurungan, dengan jangka waktu setinggi-tingginya 1 tahun dan sekurang-kurangnya 1 hari, atau berupa pidana denda atau pidana tutupan.

Sedangkan hukuman pidana tambahan adalah bisa berupa pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan penyitaan barang-barang tertentu atau pengumuman keputusan hakim kepada khalayak umum. Hukuman-hukuman tersebut perlu dikenakan kepada pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan supaya kepentingan umum dapat terjamin dan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang melanggar dan kejahatan yang merajalela terhadap kepentingan umum.

Pengertian Kepentingan Umum

Adapun pengertian kepentingan umum tersebut adalah kepentingan suatu badan dan peraturan perundangan negara, seperti Pemerintahan Negara, Lembaga-lembaga Negara, Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan lain sebagainya, juga kepentingan hukum tiap manusia, yakni meliputi jiwa, raga/tubuh, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik/harta benda.

  Pengertian Agribisnis

[su_note note_color=”#d8d8d8″]baca juga: pengertian hukum tata negara[/su_note]

Perbuatan yang Terlarang Secara Pidana

Jenis perbuatan yang terlarang dalam hukum pidana yaitu seperti pembunuhan, dan perampokan, juga pencurian, dan penipuan, serta korupsi, juga penganiayaan dan pemerkosaan.

Perbedaan Definisi antara Pelanggaran dan Kejahatan

Adapun perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan adalah sebagai berikut.

  • Pelanggaran. Pelanggaran adalah merupakan suatu hal yang ringan atau kecil dan biasanya diancam dengan hukuman pidana berupa pidana denda.
  • Kejahatan. Kejahatan adalah merupakan hal yang berat dan besar, seperti pembunuhan, atau penganiayaan, atau penghinaan, atau pencurian, dan lain sebagainya.

Asas Hukum Pidana

asas hukum pidana
pengertian hukum pidana

Aturan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sesuai asas ruang lingkup berlakunya kitab undang-undang hukum pidana. Asas ruang lingkup berlakunya aturan hukum pidana tersebut adalah asas teritorialitas atau teritorialiteit beginsel dan asas nasionalitas aktif atau actief nationaliteitsbeginsel serta asas Nasionalitas Pasif atau passief nationaliteitsbeginsel.

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah “menegakkan keadilan dan ketertiban umum serta melindungi keselamatan dan kehormatan serta hak-hak masyarakat secara umum oleh negara“. Negara dalam hal ini diwakili pelaksanaannya oleh alat-alat kekuasaan negara, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman, atau pelaku pelaksanaannya dalam hal ini adalah polisi, jaksa dan hakim. Selain itu hukum pidana juga bertujuan untuk menjaga kestabilan negara dan mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan.

Sumber Hukum Pidana

Di Indonesia sumber hukum pidana adalah KUHP, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan juga Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM (Hak Asasi Manusia), dan lain sebagainya.

Perbedaan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana juga bisa dilihat menjadi dua bagian, yakni hukum pidana umum atau algemeen strafrecht dan hukum pidana khusus atau bijzonder strafrecht. Hukum pidana umum dan khusus didefinisikan berdasarkan subjek dan objek hukumnya.

  Pengertian Pendidikan Nonformal

[su_note note_color=”#d8d8d8″]baca: pengertian hukum internasional[/su_note]

Pembagian Hukum Pidana Berdasarkan Subyek Hukumnya

Berdasarkan subjek hukumnya maka hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk dan disusun serta diberlakukan dan ditujukan untuk mengatur bagi setiap orang pada umumnya.

sumber hukum pidana
pengertian hukum pidana

Sedangkan hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang dengan sengaja dibentuk dan disusun serta diberlakukan dan ditujukan bagi orang-orang tertentu saja secara khusus yakni orang-orang yang memenuhi persyaratan khusus tertentu. Misalnya hukum pidana khusus bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, ataupun hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal.

Pembagian Hukum Pidana Berdasarkan Jenis Obyek Hukumnya

Hukum pidana juga dapat dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus berdasarkan obyek hukumnya.

Berdasarkan objek hukumnya, Hukum pidana umum seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), dimana KUHP mengatur semua orang secara umum dan untuk pelanggaran ataupun kejahatan yang secara umum terjadi dan dilakukan oleh orang kebanyakan, seperti pelanggaran lalu lintas, kejahatan pembunuhan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya.

Sedangkan hukum pidana khusus berdasarkan objek hukumnya adalah untuk pelanggaran dan kejahatan yang secara khusus misalnya sebagaimana yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, atau juga Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lain sebagainya.

Contoh Kasus Hukum Pidana

Berikut ini adalah beberapa contoh kasus hukum pidana:

Kasus Hukum Pidana Ringan

Beberapa kasus hukum pidana ringan antara lain adalah untuk dan mengenai hal-hal kecil atau ringan yang ancaman hukumannya biasanya berupa hukuman denda, seperti misalnya untuk kasus seorang pengendara mobil atau supir taksi, atau supir bus atau supir truk dan lain sebagainya yang tak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak membawa SIM nya atau tidak bisa menunjukkan SIM nya pada saat menyetir mobil atau kendaraan taksi atau bis atau truknya tersebut kepada petugas polisi.

  Pengertian Manajemen Keuangan
pelanggaran hukum
pengertian hukum pidana

Demikian pula dengan kasus pengendara sepeda motor yang tidak memiliki, tidak membawa dan tidak bisa menunjukkan SIM nya pada saat mengendarai sepeda motornya kepada petugas polisi lalu lintas. Jika pengendara mobil, baik mobil pribadi maupun mobil angkutan umum, baik itu mobil untuk angkutan umum orang atau mobil angkutan umum barang, juga pengendara sepeda motor yang tidak mempunyai dan tidak membawa dan tidak dapat menunjukkan surat bukti kepemilikan kendaraan yang mereka kendarai tersebut kepada petugas kepolisian lalu lintas yang bertugas. Kasus ketidaklengkapan bagian kendaraan seperti sepeda motor yang dikendarai pada malam hari tanpa lampu yang dapat membahayakan jiwa pengendara lainnya. dan pelanggaran terhadap marka jalan.

Contoh pelanggaran ringan lainnya jika seorang warga negara, wajib pajak yang terlambat melaporkan kewajibannya membayar pajak misalnya, sehingga terkena denda atas keterlambatannya tersebut, dan lain sebagainya

Contoh Kasus Pidana Berat; Kejahatan

Adapun contoh kasus pidana berat berupa tindak kejahatan berat seperti beberapa pelanggaran hukum berikut ini.

  • Korupsi. Jika seorang pejabat melakukan penyalahgunaan wewenang dengan melakukan korupsi, atau menerima suap atau melakukan kesalahan prosedur kerja yang mengakibatkan timbulnya keuntungan oleh suatu pihak, misalnya. Hal ini sering terjadi pada pejabat yang ditempatkan pada posisi yang strategis dan sering bersinggungan dengan kepentingan banyak pihak. Atas kejahatan korupsi ini maka dapat dikenakan hukuman pidana berupa penjara dan denda.
  • Pembunuhan. Contoh kasus hukum pidana lainnya adalah kejahatan pembunuhan, dengan ancaman hukuman bisa berupa hukuman penjara hingga hukuman mati, dan lain sebagainya.

***

Demikianlah pembahasan kali ini mengenai pengertian hukum pidana. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kita tentang masalah hukum dan permasalahannya dalam kehidupan.

  Pengertian Distribusi: Fungsi, Tujuan, Jenis, dan Manfaatnya